uu no 38 tahun 2008. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. uu no 38 tahun 2008

status Hanya untuk Pelanggan. Mengubah : UU No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 13Terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 9 Tahun 2015; PP No. Tentang. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui UU No. NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT PENDIDIK BAGI GURU DALAM JABATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 (UU/2009/38) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. No 2. peraturan. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Saputra. Pengujian pertama; b. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ; UU No. [31]. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan. Jl. Pertimbangan dalam UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah: bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42. pajak atas dividen (38%) dividen yang dikirim ke indonesia. METADATA PERATURAN. Lampiran. 44 Tahun 2014. 40. 2006 No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Melalui UU No. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. UU Nomor 14 Tahun 2008. 4884, LL SETNEG : 3 HLM. 2018/No. 22 Tahun 2003, UU No. NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang No. 2. 2 1. Keppres ini mengatur mengenai pembentukan panitia nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI NORMATIF MENURUT MAZHAB SYAFI’I) o View o clicks Posted August 11th, 2008 by ilung Syariah abstraks: Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan shalat, sampai. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunanPeraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). Permenkeu No. redaksi@hukumonline. E. Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik. 3885, LL SETNEG : 8. METADATA PERATURAN. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. 133, LL SETNEG : 40 HLM. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 2008. UU No 2 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi. Download. l. NOMOR 38 TAHUN 2002 (38/2002) TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 (UU/2008/37) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata. Putusan MK ini dinilai lebih banyak melakukan pengujian formil daripada pengujian materil. Mahkamah Kontitusi (MK) menolak permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RS ROKIAH KUSUMAPRADJA. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Mencabut : UU No. 000. Pasal 41 Cukup jelas. 3. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ; UU No. Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) No. UNDANG- UNDANG KEPERAWATAN NO. UU ini memiliki yurisdiksi yang. Mengubah : UU No. Mengubah : UU No. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 2008/NO. Pasal 38 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Feb 26, 2021 · Undang-Undang No. Etika & Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012, hlm. Undang-Undang No. Tipe Dokumen. a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut memberi preseden bahwa perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. 21 Tahun 2001, UU No. 1. Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 40: Cukup jelas. Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 7 Tahun 1991, No. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN I. - Download as a PDF or view online for free. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. that, in order to secure the increasing government revenue, to develop a neutral, simple, stable, and more fair taxation system,. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam. U M U M 1. Detail Peraturan; Judul: PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA) Nomor: 38: Tahun: 2008: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 06/11/2008: Tanggal Diundangkan: 06/11/2008:. marketing@pajakku. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81),. dengan rahmat tuhan yang maha esa. 58 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2014. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. UU No. Produk Hukum. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan T. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa. Undang-undang (UU) No. Ketentuan Pasal 26 ditambah 4 (empat) ayat, yakni. hak yang sama. 38 Tahun 2008 [2] tentang Pengesahan ASEAN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 (UU/2008/18) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2008. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 38 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 38 Cukup jelas. Pertimbangan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah: bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di. UU Nomor 38 Tahun 2009. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan. 41 Tahun 2007; Permendagri No. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. peraturan pemerintah . Pasal 42: Cukup jelas. 2. -. 22 Tahun 2007, dan UU No. U. NOMOR 7 TAHUN 1983,UNDANG-UNDANG. METADATA PERATURAN. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 12 Tahun 2003, UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan€sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; 3. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. 2. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 52 Tahun 2021 adalah a) bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang bermutu berdasarkan asas pelayanan publik; b) bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c UU No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. KETENTUAN PENUTUP. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. 211, TLN NO. Undang-undang ini merupakan versi lebih baru dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. [email protected] (UU) No. Undang-undang (UU) NO. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 133. Oleh karena itu, penggunaan tanah harus bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bagi pemegang hak atas tanah. 38 Tahun 2008. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentangNOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jalan pr ovin si mer upakan jala n kolektor dalam sistem jaringan jalan. 20 Tahun 1958, UU No. ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat. a. NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 51 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5252676. 19, LN. 107, TLN NO. TB Simatupang No. Dasar hukum pengesahan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara. Pos - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. 13 Tahun 1964, UU No. 101/PMK. 1 Tahun 2004; UU No. View/ Open. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 37 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2008 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 07 Oktober 2008. 2008/NO. Pasal 17 dalam undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Saat diundang oleh Komisi III DPR, Senin (23/9/2008), Foz menyebutkan. Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 25. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Ayat (7) Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. 266 .